AMANAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sekaligus landasan ideologi penguasaan atas sumber daya alam di Indonesia yang secara umum terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang merupakan tujuan awal berdiri bangsa Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan, “bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu disyukuri, diurus, dimanfaatkan serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang”.

Kekayaan negara dalam sektor sumber daya alam terkhusus dalam sektor kehutanan, membutuhkan aturan-aturan yang dapat memastikan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu aturan hukum di sektor kehutanan yang dapat memastikan tujuan negara seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

OLEH : FEBRIAN CHANDRA