KOREKSI ANAK NEGERI : Kebebasan yang Kebablasan (Berpikir Maju)

Chapter 1

PART I : Belajar DEMOkrasi, Bukan Belajar MONOpoli

PART II : Technological Politicis

PART III : Kebebasan yang Kebablasan (Berpikir Maju)

 

Oleh : Febrian Chandra

28 Agustus 2017

‌

72 tahun yang lalu Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, merdeka dari penjajah itulah arti sesungguhnya kala itu, walaupun penjajah kembali tetap saja negeri ini tak mampu digoyahkan lagi, itu semua dikarenakan semangat nasionalisme dan semangat memperjuang nasib anak cucu mereka.

Sekarang tak terasa sudah berusia 72 Tahun negeri ini, tak terlihat wajah penuh semangat kala kemerdekaan itu terjadi, mungkin rakyat merasa telah kehilangan kemerdekaan karena kebebasan yang kebablasan, kebohongan  yang dibenarkan, kebenaran yang di perbohongkan.

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ  فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ  وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْـتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. An-Nur 24: Ayat 19)

Tuntutan hidup bebas di era milenia membuat rakyat lupa, bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Ada yang salah dengan negeri ini, negeri ini seperti tau dan membiarkan rakyat buta hukum, mereka salah menerapkan dan salah dalam mensosialisasikan hukum negeri ini. Di mata hukum rakyat dianggap tau, namun rakyat tak mau tau, lalu apa yang coba kita bangun?. Pemerintah seperti lupa bahwa mereka telah salah dalam mensosialisasikan hukum. Mereka harus tahu 3 hal.

1. Pendekatan hukum adalah cara pertama untuk masyarakat yang terbuka akan pengetahuan hukum.
2. Masuk dalam kehidupan rakyat adalah cara kedua untuk masyarakat yang sama sekali buta hukum.
3. Hancurkan pikiran masyarakat yang sama sekali tidak mau didekati, tidak bisa ditegur, dan tidak mau tau akan hukum.

Jangan sampai masyarakat merasa terlalu bebas dan manja, sehingga merasa punya power serta keinginan untuk menjatuhkan masyarakat yang lain.

Pada era reformasi telah banyak menimbulkan celah yang membuat rakyat menjadi manja, dan membuat negara terpaksa mengeluarkan kebijakan dan program yang memanjakan rakyat, ketergantungan akan pemerintahan yang begitu besar membuat semua hal ter sentral dimana pusat pemerintahan itu berada. Daerah seakan tak cukup mandiri menghidupi rakyatnya, tak cukup ruang membuka lapangan kerja, tak cukup niat untuk melaksanakan programnya,dan tak cukup SDM yang mengelolanya. Terkadang hak rakyat ditelan tanpa sisa.

Good governance harus dijalankan di negeri ini haruslah berlandaskan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, terkadang AUPB hanyalah tinggal asas dalam pelaksanaan. Tidak tau siapa yang salah dalam hal ini, tapi sudah saatnya rakyat peka, dan tidak mementingkan individu semata, karena kita hidup bernegara, dan didalam suatu negara ada suatu harapan. Harapan itu berasal dari rakyat. Bukan dari pelaksana, karena rakyat berharap dan pelaksana menebus harapan itu.

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

"Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)."

(QS. Al-Mursalat 77: Ayat 40).

Kita terlalu lama terkungkung pada suatu masalah dimana kita seperti tidak terkait didalamnya, kita terlalu membiarkan yang kuat berkuasa, yang kaya menelan hartanya. Hukum dijadikan alat politik, politik dijadikan tempat mencela.

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ

"dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya."

(QS. Al-Humazah 104: Ayat 3).