KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1. Kedudukan Peraturan Daerah

       Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan

dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena

diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan

Daerah.

b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan

Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi

masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara

kesatuan Republik indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.

d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Hierarki Peraturan Daerah

     Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal

7 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”

terdiri atas:

a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.Ketetapan Majelis Permusyawarat an Rakyat;

c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d . Peraturan Pemerintah ;

e . Peraturan Presiden;

f . Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

       Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah

Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

       Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki

Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu

jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

       Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah

yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri

berada di atas Peraturan Daerah.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

       Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur

dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung

kondisi Khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi”.

       Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah

mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras

bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh

karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu

memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundangundangan.

       Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangundangan

tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota),

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya.

Mengenai materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang

meliputi:

a. Pengayoman :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan

perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”

b. Kemanusiaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

c. Kebangsaan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat

dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

d. Ke ke luarg aa n :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerm!nkan

musyawarah untuk men capai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”

e. Kenusantaraan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senant!asa memperhat!kan

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundangundangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional

yang berdasarkan Pancasila.”

f. Bhinneka Tunggal Ika :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhat!kan

keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

g. Keadilan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus men cerminkan keadilan

secara propors!onal bag! set!ap warga Negara tanpa kecuali.”

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan :

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras,

golongan, gender, atau status sosial.”

i. Ketertiban dan kepastian hukum:

“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:

“ bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan

mayarakat den gan kepentingan bangsa dan Negara.”

       Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan

umum dan atau/ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

       Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan ”bertentangan

dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat

terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum,

dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat

diskriminatif. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 ditegaskan pula bahwa:

       Dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu

diperhatikan oleh setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

“Kebijakan Daerah tidak boleh bertentangan dengan

Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi

dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain."

source: Panduan Praktis Memahami

PERANCANGAN PERATURAN DAERAH, Edisi Kelima

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2011