Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam
peristiwa politik. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi bahan perbicangan hangat
dan menarik. Salah satunya adalah penyelesaian masalah Bank Century. Hampir
setiap hari, kita dapat menyaksikan melalui layar televisi rapat Pansus Century
di Gedung DPR. Penyelesian kasus Bank Century melalui jalur politik menjadi
topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat mengetahui kinerja para
wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan tersebut.
Dari peristiwa politik yang tersaji melalui media massa,
masyarakat dapat memberikan pendapat, memperoleh tambahan pemahaman dan pengetahuan
cara kerja anggota dewan, dapat menilai kesungguhan para wakil rakyatnya, serta
menunjukkan sikap dan perasaan tertentu. Pendapat, pemahaman, pengetahuan,
sikap dan perasaan tersebut merupakan cerminan budaya politik masyarakat.
1. Konsep Budaya Politik
Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan
perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu
dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.
Masyarakat Indonesia secara sosiokultural mempunyai pola budaya politik
dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistis, yang berkaitan dengan
tiga hal, yaitu:
1)
Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang mengutamakan
kedinamisan (konfl iktual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi kebudayaan
yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh
kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi.
2)
Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang mengutamakan
keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemanunggalan militer-sipil dalam proses
sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.
3)
Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.
2. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi
oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar
belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Mereka dianggap
memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Dengan demikian,
budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu Negara akan mengalami
perubahan dari waktu ke waktu.
Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus
dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa
Sanskerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya
akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan
akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan
kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) dapat dipelajari,
2) dapat diwariskan dan diteruskan,
3) hidup dalam masyarakat,
4) dikembangkan dan berubah,
5) terintegrasi.
Adapun politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis
berarti kota atau Negara kota, teta berarti urusan. Dengan
demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan). Selain dari arti kata,
banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa pengertian
tentang politik yaitu:
a. Mirriam Budiardjo
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik
(atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem
dan melaksanakan tujuan tujuan tersebut.
b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
Politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu
golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain.
c. Joyce Mitchell
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat
kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.
Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian
dari budaya politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem
nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana
zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.
Banyak ahli yang mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa
defi nisi budaya politik yang disampaikan para ahli antara lain:
a.
Gabriel
A. Almond dan Sidney Verba
Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi
pola pola
orientasi
khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain
adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang
dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik.
b. Austin Ranney
Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan
tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola
orientasi terhadap objek objek politik.
c. Samuel Beer
Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai
keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya
dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
d. Alan R. Ball
Alan R. Ball mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang
terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan
dengan sistem politik. Dari beberapa defi nisi tersebut, dapat ditarik
kesimpulan mengenai batasan pengertian budaya politik, yaitu:
a.
Budaya politik tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentuk
bentuk perilaku nonaktual seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap,
emosi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem
politik.
b.
Budaya politik mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang
memiliki arti penting pada pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (trust)
dan pemahaman (hostility). Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan
konfl ik yang bermanfat dalam membentuk kualitas politik.
c.
Budaya politik mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik. Dengan
demikian, orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi perilaku
nonaktual sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi
oleh struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks kultural.
Dilihat dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik
bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik yang demokratis.
3. Komponen Pandangan Objek Politik
Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik
terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif,
dan komponen orientasi evaluatif.
a. Komponen kognitif
Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan
bidang politik dan kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.
b. Komponen orientasi afektif
Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik
peranannya, para aktor, dan penampilannya.
c. Komponen orientasi evaluatif
Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek
politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai
dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Menurut Almond dan
Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam system politik
dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen
evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral.
Norma-norma yang dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi
sikap dan perannya terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi
evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika
politik Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik
timbul dari hubungan antara individu yang menempatkan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan timbul dari
proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan pribadi. Oleh
karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang kekuasaan
secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila dibandingkan
dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.
Sumber: www.politikkita.com
4. Peranan Individu dalam Sistem Politik
Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks.
Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi
seseorang melainkan sesuatu yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga
negara atau anggota masyarakat secara konsekuen.
Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda.
Misalnya, ia berperan sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai
pemimpin partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut
dalam menjalankan peranan yang satu sering bertentangan dengan norma dan aturan
yang melekat dalam peran yang lain. Untuk itulah diperlukan kehati-hatian dalam
mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan. Kapan waktunya ia
berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin partai.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya
pemisahan peranan (role diferentiation) dalam situasi tertentu. Sikap
kehati-hatian dalam membedakan peranan politik itu dapat dikatakan
sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan individu-individu
dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan subjek,
yaitu:
1.
subjek pertama adalah
struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,
2.
penunjang jabatan seperti
pemimpin monarki, legislator, dan administrator,
3.
kebijaksanaan, keputusan,
dan penguatan keputusan. Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi
oleh orientasi seseorang secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:
a.
pengetahuan
yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum,
b.
perasaan
seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjur penganjur
kebijakan,
c.
perasaan
seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan
dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap
hal itu,
d.
perasaan
seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak, kekuasaannya,
kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang orang yang
memiliki pengaruh,
e. penilaian seseorang terhadap
norma-norma berpolitik.
(o) thanks sangat membantu!
ReplyDelete