Kedudukan lembaga peradilan

Lembaga penegakan hukum di Indonesia disebut pengadilan atau badan

peradilan. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap

tegaknya hukum nasional disebut pengadilan atau lembaga peradilan. Menjalankan

peradilan dengan seadil-adilnya merupakan tugas pengadilan. Menerima,

memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya adalah tugas pokok badan-badan peradilan. Peranan lembaga peradilan

merupakan bagian integral dalam rangkaian mewujudkan cita-cita dan tujuan RI

dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Benteng terakhir untuk mencari

keadilan dan sebagai pelaksana cita-cita negara hukum merupakan peranan

lembaga peradilan juga, sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum". Oleh sebab

itu, prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan

(Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004).

 

Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman

"… dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menjadi ketentuan dasar bagi

pengaturan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi, ada dua lembaga pemegang

kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi.