Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

dalam dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.


Mahkamah Agung :

1). Pengadilan Tinggi Umum/Sipil

2). Pengadilan Tinggi Agama

3). Pengadilan Tinggi Militer

4). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara


 

Berdasarkan data tersebut, badan peradilan dapat diklasifikasikan

berdasarkan tingkatannya sebagai berikut.


 

a. Pengadilan sipil

1) Peradilan umum

Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan disebut peradilan umum. Pada umumnya, jika rakyat melakukan

suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum

atau dikenakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum.

Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan UU No.2 tahun 1986 (Lembaran

Negara No. 20 tahun 1986). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan

umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah

Agung sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal

3 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986.


 

a) Pengadilan negeri (PN)

Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yaitu suatu

pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara

dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk

semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).


 

Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota dan

daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penempatan kejaksaan negeri

pada tiap-tiap pengadilan negeri adalah sebagai alat pemerintah yang

bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap

si pelanggar hukum.

Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh

majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota,

dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk masalah/perkara-perkara

ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun, contohnya,

perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini,

persidangannya dipimpin oleh hakim tunggal (Summier).


 

b) Pengadilan tinggi (PT)

Pengadilan tingkat dua atau pengadilan banding adalah pengadilan

tinggi, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah

diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di

ibu kota provinsi. Ketua pengadilan tinggi merupakan seorang kepala

pada tiap-tiap pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasanya hanya

memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara, walaupun tidak

menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa. Empat belas

hari setelah vonis pengadilan negeri merupakan tenggang waktu yang

biasa dilakukan untuk mengajukan banding.

Tugas dan wewenang pengadilan tinggi meliputi:

(1) memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya;

(2) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta

perdata di tingkat banding;

(3) memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan suratsurat

untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para

hakim;

(4) mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah

hukumnya;

(5) memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu

kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya;

(6) mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan

mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya;

(7) melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah

hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan

cara saksama dan wajar.

Susunan anggota yang ada pada pengadilan tinggi, yaitu (1) pimpinan

(ketua pengadilan dan wakil ketua), (2) hakim anggota, (3) panitera,

dan (4) sekretaris.


 

c) Mahkamah Agung (MA)

Pengadilan umum tertinggi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah

Agung yang berkedudukan di ibu kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat

yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukumnya adalah seluruh wilayah

Indonesia. Melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakantindakan

pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum

dilaksanakan dengan sepatutnya merupakan kewajiban utama MA.

Kedudukan MA berdasarkan Pasal 24 dan 24A Perubahan UUD

RI Tahun 1945 yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 5

tahun 2004, mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.


 

(1) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara

untuk pemberian dan penolakan grasi.

(2) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa

tentang kewenangan.

(3) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undangundang.

(4) Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun

tidak kepada lembaga tinggi negara.

(6) Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangundangan

di bawah undang-undang.

Fungsi atau tugas Mahkamah Agung adalah

(1) untuk kepentingan negara dan keadilan MA memberi peringatan,

teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat

tersendiri maupun dengan surat edaran;

(2) melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan peradilan

di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan

kehakiman;

(3) mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua

lingkungan peradilan;

(4) mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua

lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Di samping itu, Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan

lain di luar lingkungan peradilan yang meliputi:

(1) memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa

yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh

kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang

berlaku;

(2) menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di

tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

(3) memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik

diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain;

(4) memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara

dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;

(5) bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum

dan notaris.

Susunan organisasi MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota,

panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua,

dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda yang masing masing memimpin satu bidang khusus. Para hakim yang bekerja dalam

lingkup MA disebut hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60

orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh para hakim agung

berdasarkan nama-nama calon yang diajukan oleh DPR dan Komisi

Yudisial, dan diangkat oleh presiden.


 

2) Peradilan khusus


 

a) Pengadilan agama

Pengadilan agama yang dimaksud adalah pengadilan agama Islam.

Tugasnya memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul antara

orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata

tertentu yang diputus berdasar syariat Islam. Contohnya adalah perkaraperkara

yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah,

dan waris. Keputusan pengadilan agama dalam hal yang dianggap perlu

dapat dinyatakan berlaku oleh pengadilan negeri.

UU No. 7 tahun 1989 yang mengatur tentang pengadilan agama

menyatakan bahwa lingkup pengadilan agama terdiri atas:

(1) pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding,

bertempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi;

(2) pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama,

bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri.


 

b) Pengadilan tata usaha negara (PTUN)

Di Indonesia, kehadiran pengadilan tata usaha negara tergolong

masih sangat baru. Keberadaannya didasarkan pada UU No. 9 tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991.

Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 5 UU NO. 4/1986 adalah

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara adalah keputusan

tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus

semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa

yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah sengketa dalam tata

usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum

badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum. Masalah-masalah yang rnenjadi jangkauan pengadilan tata usaha

negara meliputi:

(1) bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan

pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang

tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam

KUHAP) mengenai praperadilan;

(2) bidang function publique, yaitu gugatan atau permohonan yang

berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya,

bidang kepegawaian, pemecatan, dan pemberhentian hubungan kerja;

(3) bidang sosial, yaitu gugatan/permohonan terhadap keputusan administrasi

tentang penolakan permohonan atau permohonan suatu izin;

(4) bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan

dengan perpajakan, merek, agraria, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 9 tahun 2004, pengadilan tata usaha

negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.

(1) Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.

(2) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan

daerah hukumnya yang meliputi wilayah provinsi.

(3) Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/

kota dan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten/kota.

Presiden atas usul Ketua MA dapat mengangkat dan memberhentikan

hakim pengadilan tata usaha negara. Ketua MA mengangkat dan

memberhentikan ketua dan wakil ketua pengadilan tata usaha negara.


 

c) Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2000, dibentuk badan peradilan khusus

untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Wilayah hukum

pengadilan HAM sesuai Pasal 45 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 sebagai

berikut.

(1) Makassar, meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Irian Jaya.

(2) Jakarta, meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi

Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu,

Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

(3) Medan, meliputi Provinsi Sumatra Utara, Nangroe Aceh

Darussalam, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

(4) Surabaya, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara

Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah hakim dalam sidang pengadilan HAM biasanya tiga orang,

sedangkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berjumlah

lima orang, terdiri dari tiga orang hakim ad hoc dan dua orang hakim

pada pengadilan HAM yang bersangkutan, baik pada tingkat pengadilan

negeri, pengadilan banding, maupun MA. Atas usul ketua MA, presiden

selaku kepala negara dapat mengangkat dan memberhentikan hakim ad

hoc. Pengadilan HAM memutuskan dan memeriksa perkara pelanggaran

HAM berat dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara

dilimpahkan ke pengadilan HAM.


 

d) Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor)

dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 UU No.

30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan ditetapkan

dalam Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004.

Hakim ad hoc untuk pengadilan Tipikor ditetapkan

dalam Keppres No. III/M/2004 sebanyak sembilan

orang, meliputi tiga tingkatan, yaitu hakim tingkat

pertama, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat

kasasi. Adapun jumlah hakim pengadilan tindak

pidana korupsi dalam proses pemeriksaan berkas

perkara di pengadilan sebanyak lima orang, yaitu

terdiri atas dua orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang

bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc, baik pada tingkat pengadilan

banding, pengadilan negeri, maupun MA.


 

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari negara-negara di dunia,

Indonesia menempati urutan ke-78 yang mempunyai lembaga sejenis.

Kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C Amendemen UUD 1945 dan lebih

lanjut diatur dengan UU No. 24 tahun 2004. Hakim MK terdiri atas sembilan

orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Sesuai Undang-

Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2003, kewajiban dan wewenang MK sebagai berikut.

1) Kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden dan atau

wakil presiden.

2) Wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk

masa jabatan tiga tahun. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim

konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masingmasing

tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan

Rakyat, dan tiga orang oleh presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah

lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.


 

c. Pengadilan militer

Pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat,

angkatan laut, dan angkatan udara disebut pengadilan militer. Berdasarkan

Undang-Undang No. 31 tahun 1987 tentang Pengadilan Militer, dinyatakan

bahwa lingkup pengadilan militer meliputi:

1) pengadilan militer pertempuran;

2) pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah

disebut pengadilan militer;

3) pengadilan militer utama;

4) pengadilan militer tinggi, sebagai berikut:

a) pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke

atas, dan

b) pengadilan untuk memeriksa dan memutus

pada tingkat banding perkara pidana yang telah

diputus oleh pengadilan militer dalam daerah

hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan militer sekarang berpuncak pada

Mahkamah Agung mengingat bahwa pengadilan

tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung.

Di samping pengadilan tentara, terdapat juga

kejaksaan tentara yang mempunyai daerah

kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan

pengadilan militer yang bersangkutan.

5 komentar :

  1. Makasih atas infonya :)

    BalasHapus
  2. haduuuuuuhhh tugas banyak bangetttt

    BalasHapus
  3. sampe bingung mau ngerjain yang mana dulu.... huh,, :( :-( @-)

    BalasHapus
  4. haduuuuuuhhh tugas banyak bangetttt

    BalasHapus