Sistem Demokrasi Ekonomi

Sistem Ekonomi Komando, Sistem Ekonomi Pasar, dan Sistem Ekonomi
Campuran adalah tiga sistem ekonomi yang secara umum dikenal di seluruh
dunia. Bagaimana dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia? Indonesia
tidak menganut Sistem Ekonomi Komando, Sistem Ekonomi Pasar, maupun
Sistem Ekonomi Campuran. Sistem ekonomi
yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem
Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung
demokrasi ekonomi maka dikenal juga
dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi
Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi
dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah
pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat.
Dalam pembangunan ekonomi masyarakat
berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban
memberikan arahan dan bimbingan
serta menciptakan iklim yang sehat guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi
adalah potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap
warga negara dikembangkan dalam batas-batas
yang tidak merugikan kepentingan umum.
Negara sangat mengakui setiap upaya dan
usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian.
Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4
UUD 1945 hasil Amendemen, yang berbunyi sebagai berikut.
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mohammad Hatta,
pencetus demokrasi ekonomi


Selain tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, demokrasi ekonomi
tercantum dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 sebagai cita-cita sosial dengan
ciri-cirinya. Selanjutnya, setiap Tap MPR tentang GBHN mencantumkan
demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan ciri-ciri
positif yang selalu harus dipupuk dan dikembangkan. Ciri-ciri positif diuraikan
dalam poin-poin berikut.
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
e. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan
pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
f. Warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang
layak.
g. Hak milik perseorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan masyarakat.
h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam
batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
i. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita
karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia
adalah sebagai berikut.
1. Sistem "Free Fight Liberalism", yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan
bangsa lain.
2. Sistem "Etatisme", negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya
kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli
yang merugikan masyarakat.